TERPURUKNYA PEREKONOMIAN INDONESIA DAN PEMECAHANNYA

Oleh:  Avni Apriliyanti

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang luas seharusnya menghasilkan pendapatan yang mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam negeri (negara dan rakyat). Naamun pada kenyataannya, perekonomian Indonesia beraada dalam tingkat yang rendah. Hal ini tidak sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3).

Dalam Tata Ekonomi Indonesia terdapat rencana pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila , dengan cara meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan lain sebagainya.

Adil berarti memperoleh sesuatu sesuai dengan hak daan kewajibannya, mengatur pembagian hasil produksi dan kesempatan masyarakat. Sedangkan makmur berarti terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat

Apa yang terjadi terhadap rakyat Indonesia ?

Masyarakat menanggung akibat dari diberlakukannya kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada awal mulanya ditujukan untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi paada kenyataannya hal ini justru mengakibatkan rakyat terkurung dalam kemiskinan.

Kebijakan-kebijakan yang menjadi pemicu utama terpuruknya perekonomian Indonesia antara lain : privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah, bantuan luar negeri ( IMF ), penghapusan subsidi BBM, listrik, PAM, dan lain sebagainya.

A.     Privatisasi Perusahaan-perusahaan Milik Negara

Privatisasi ialah pengubahan status kepemilikan pabrik-pabrik, badan-badan usaha, dan perusahaan-perusahaan dari kepemilikan negara atau kepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi. Privatisasi ini pada awal mulanya merupakan ide yang dikembangkan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa saja. Pada akhirnya ide ini mulai dipaksakan untuk diterapkan di negara-negara Dunia Ketiga ( termasuk Indonesia ).

Meskipun menghasilkan uang triliunan rupiah, namun hal ini bisa menimbulkan bahaya, antara lain :

1. Tersentralisasinya aset pada segelintir individu atau perusahaan besar.
2. Menjerumuskan negara-negara Dunia Ketiga ke cengkeraman imperialisme gaya baru barat.
3. Menambah pengangguran dan kemiskinan.
4. Negara kehilangan sumber-sumber pendapatannya.
5. Menghambur-hamburkan kekayaan negara pada sektor non-produksi.
6. Membebani konsumen dengan harga-harga yang melambung akibat pajak tinggi atas perusahaan yang terprivatisasi.
7. Menghalangi rakyat untuk memanfaatkan aset kepemilikan umum.

B. Bantuan Luar Negeri ( IMF )

Pemerintah terus mengharapkan bantuan luar negeri (IMF) untuk mendanai perekonomian Indonesia. Utang dalam negeri lebih besar daripada utang luar negeri. Kondisi ini ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Yakni empat tahun terakhir. Dan setiap tahun utang luar negeri kita bertambah banyak.

Jika dilihat lebih jauh, maka pada dasarnya IMF memiliki misi khusus, yaitumenjadikan utang pemerintah untuk :

1. Membentuk modus penjajahan baru.
2. Mengetahui rahasia potensi kekayaan alam negeri ini ketika pemerintah baru mengajukan proposal dan siap diteliti potensi kelayakannya.
3. Memaksakan kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
4. Mengguncang perekonomian negara pengutang.

C. Penghapusan  Subsidi BBM, Listrik, Telepon, dan PAM

IMF terus-menerus memaksa pemerintah untuk mencabut subsidinya atas BBM, listrik, telepon dan PAM. Dengan dicabutnya subsidi-subsidi tersebut, yang terkena dampak langsung ialah rakyat. Setelah rakyat diguncang oleh naiknya harga-harga barang akibat krisis moneter, rakyat semakin tertekan dengan dicabutnya subsidi-subsidi tersebut. Maka rakyat yang sudah miskin menjadi semakin miskin.

Masih banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan kemerosotan perekonomian Indonesia yang apabila dicermati merupakan produk dari sistem kapitalis. Yaitu suatu sistem yang hanya menerapkan asas nmanfaat bagi golongan tertentu tanpa memperhatikan kepentingan umat.

Apa Yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah ?

Pemerintah harus mau bersikap tegas dalam menghadapi pengaruh-pengaruh barat. Dalam hal privatisasi, pemerintah harus mau menolak rayuan pihak asing yang ingin menguasai fasilitas atau perusahaan-peruasaahaan umum. Pemerintah harus membatalkan kembali segala bentuk penjualan aset BUMN dan mengembalikan seluruh aset BUMN kepada negara. Pemerintah harus mau melepaskan diri dari jeratan IMF, dalam hal ini utang.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah :

1. Pemerintah baru harus bertindak tegas untuk menyita seluruh kekayaan pemerintah terdahulu.
2. Pemerintah harus memberikan penegasan kepada para pemerintah pemberi utang bahwa utang yang bisa dibayar hanya utang pokok. Sedangkan bunga dianggap nol, karena bunga termasuk riba.
3. Pemerintah harus melakukan negosiasi dengan negara pemberi utang luar negeri yang telah menikmati kekayaan negeri ini melalui jalan KKN, seperti Freeport dan PLN, dengan cara menghitung kerugian negara dan dikonversikan dengan jumlah utang luar negeri.
4. Pemerintah harus bernegosiasi untuk melaksanakan pemutihan utang (cut off ) bagi utang luar negeri.
5. Utang swasta harus dibayar sendiri oleh swasta.